DPRDSU Tidak Puas Dengan Kinerja Gubsu

Sepuluh  fraksi di DPRD Sumut menyatakan tidak puas atas kinerja Gubsu bersama perangkatnya pada TA 2012. dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Saleh Bangun, di gedung DPRDSU, Senin (2/9).  Sembilan fraksi menolak pendapatnya akhirnya tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Umumnya ke 9 fraksi tersebut tidak puas dengan kinerja Gubsu dan meminta Gubsu memperhatikan dan menindaklanjuti hal-hal yang telah mereka kritisi. Setidaknya ketidakpuasan ini disampaikan Fraksi PDI-P dalam Rapat paripurna DPRD Sumut yang dihadiri Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraski PAN, Fraksi PDS, Fraksi PPP, Fraksi PPRN, juga sama dengan Fraksi PDI-P menyampaikan rasa kurang puasnya terhadap kinerja Gatot Pujo Nugroho di TA 2012. Ranperda laporan Pertanggungjawaban APBD 2012 ini disampaikan Gubsu ke Rapat paripurna DPRD Sumut l Juli 2013 dengan realisasi anggaran Pendapatan Rp7.200.498.304.672 dan Belanja Rp7.632.295.295.420. Depisit Rp431.796.990.748.
Fraksi-fraksi di DPRD Sumut itu mengkritisi Gubsu yang belum mampu menggali PAD lebih besar lagi, selain Pajak Kenderaan dan Pajak Bahan Bakar Minyak sekitar 70 persen di luar Kenderaan Pajak Bermotor agar lebih besar lagi, mereka juga mengkritisi besarnya jumlah biaya tidak langsung dari biaya langusng, yakni pembangunan. Mereka menilai BPK-RI atas Laporan Hasil Pelaksanaan APDD 2012 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menandakan masih terdapat sejumlah masalah, baik yang menyangkut dengan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan maupun atas Sistim Pengendalian Intern, serta perencanaan yang kurang baik.
Mereka juga meminta dalam penegakan disiplin dan pemberdayaan anggaran pembangunan yang pro rakyat,  meminta kepada Pempropsu agar   laporan masing-masing Tim Kunker DPRD Sumut, Pemandangan Umum Anggota Dewan atas nama fraksi menjadi acuan bagi Gubsu untuk ditindaklanjuti, agar ditahun-tahun mendatang kinerja Pempropsu dapat ditingkatkan.
Dari kritikan beberapa fraksi tersebut, ada 10 saran dan usul fraksi PDI-P, guna menjadi perhatian Gubusu, antara lain persoalan infrastruktur, baik bidang transportasi, maupun energi/kelisterikan sangat memerlukan perhatian yang serius dari Pempropsu, guna meningkatkan anggaran pembangunan di sektor-sektor tersebut. Khususunya penangan jalan dan jembatan propinsi di seluruh kabupaten/kota. Pempropsu diingatkan agar tetap serius menjaga dan memelihara ketahanan pangan Sumut. Untuk itu perlu koordinasi beberapa SKPD terkait.